Manado, Maesaanwayanews.com – Hillary Brigitta Lasut (HBL) diduga menyebarkan opini sesat terkait penunjukan ketua panitia Natal DPP Generasi Muda Pembaharu (GEMPAR) Indonesia.
Dimana HBL mencoba menyebarkan opini bahwa dirnya ditunjuk langsung oleh tokoh Nasional Hashim Djojohadikusumo. Opini tersebut langsung dibantah oleh Recky Langie, dimana dirinya mengatakan bapak Hashim Djojohadikusumo tidak perna menunjuk HBL sebagai ketua Panitia Natal Nasional. Dengan adanya statement tersebut, menarik perhatian dan viral di berbagai Grub Facebook.
Sehingga menangapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Penambang Sulawesi Utara Ir. Julius Jems Tuuk, menegaskan dukungan penuh terhadap klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Humas Arsari Group, Recky Langie.
Klarifikasi tersebut meluruskan kesalahpahaman publik terkait klaim oleh tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo.
“Pernyataan Pak Recky Langie itu sangat benar. Langkah beliau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Pak Hashim Djojohadikusumo tidak memiliki kewenangan struktural maupun legalitas untuk menyusun atau menunjuk panitia Natal Nasional. Berdasarkan regulasi negara, penetapan panitia nasional adalah kewenangan resmi Kementerian Agama RI melalui Bimas Kristen,” beber Jems Tuuk Rabu (14/10/26).
Jems Tuuk menjelaskan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan Natal Nasional senantiasa diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, klaim sepihak yang membawa-bawa nama tokoh nasional dalam agenda keagamaan tanpa mekanisme resmi negara dinilai tidak dapat dibenarkan.
Ia menduga, klaim tersebut bisa saja berawal dari interaksi informal saat Ormas GEMPAR menyampaikan rencana kegiatan keagamaan kepada Hashim Djojohadikusumo.
“Mungkin saja mereka pernah berdiskusi dengan Pak Hashim, menyampaikan keinginan membuat kegiatan Natal dan mengundang beliau. Sebagai tokoh nasional, Pak Hashim tentu merespons positif niat ibadah tersebut. Namun, respons itu bukan berarti sebuah penunjukan resmi atau pembentukan panitia,” jelasnya.
Ia menambahkan, niat HBL maupun DPP GEMPAR untuk menyelenggarakan ibadah Natal di Sulawesi Utara patut dihargai. Akan tetapi, penggunaan nama tokoh nasional demi menggiring opini publik adalah tindakan yang keliru.
“Yang tidak bisa diterima adalah cara-cara manipulatif yang seolah-olah mengesankan bahwa Pak Hashim menunjuk HBL untuk mengelola Natal Nasional di Sulut. Jangan demi mengejar ‘orgasme’ politik jangka pendek, nama agama dan tokoh publik diseret-seret,” kritiknya tegas.
Lebih jauh, Jems Tuuk mengingatkan agar agenda ibadah tidak dijadikan alat rekayasa politik atau sarana membangun citra diri seolah-olah menjadi pihak yang terzolimi demi kepentingan elektoral mendatang.
“Jangan sampai hal ini direkayasa seolah-olah ada figur yang dihambat atau disakiti hanya untuk mempengaruhi pikiran rakyat Sulut demi kepentingan elektabilitas. Pemerintah melalui Kementerian Agama sampai hari ini belum mengeluarkan SK penunjukan panitia Natal Nasional untuk periode ini,” ujarnya.
Jems Tuuk bahkan menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan pencatutan nama tersebut ke jalur hukum apabila mendapatkan kuasa resmi.
“Jika saya diberikan kuasa resmi untuk melaporkan, saya siap pasang badan dan melaporkan tindakan pencatutan ini ke Polda Sulawesi Utara,” tegas Jems Tuuk.
Sebelumnya, Humas Arsari Group, Recky Langie, menegaskan secara terbuka bahwa Hashim Djojohadikusumo tidak pernah mengetahui maupun menyetujui penunjukan Hillary Brigitta Lasut sebagai Ketua Panitia Natal Nasional GEMPAR. Recky juga mengungkapkan bahwa nama Hashim dicantumkan dalam publikasi tanpa izin resmi.
Recky menekankan bahwa kepedulian Hashim Djojohadikusumo terhadap masyarakat Sulawesi Utara tetaplah besar dan tulus, sebagaimana terbukti dalam dukungan penuh beliau pada pelaksanaan Paskah Nasional lalu. Klarifikasi dilakukan semata-mata untuk mencegah disinformasi dan menjaga kerukunan yang telah tercipta dengan baik
Di sisi lain, Hillary Brigitta Lasut melalui akun media sosial menyatakan telah memegang Surat Keputusan (SK).
“SK sudah di tangan, masih ada yang bilang tidak ditunjuk. Kadang orang mau melayani Tuhan, manusia lain yang repot. Jaga hati saja, biar Tuhan yang bela,” tulis Hillary dalam unggahannya.
