Boltim, Maesaanwayanews.com – Sikap tegas dan humanis ditunjukkan Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur (Kapolres Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, yang menegaskan bahwa setiap informasi maupun laporan terkait dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tetap akan ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.
Pihak kepolisian juga memahami bahwa pemerintah pusat telah menetapkan 25 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) khusus untuk penambang rakyat.
“Jika ada informasi atau pemberitaan terkait PETI di Boltim tentu akan kami cek terlebih dahulu. Karena pemerintah sudah menetapkan 25 blok WPR untuk penambang rakyat. Kami akan mempelajari apakah aktivitas tersebut masuk dalam wilayah yang telah ditetapkan, apakah sudah memiliki izin, dan siapa pengelolanya,” beber Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan.
Pernyataan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat penambang rakyat yang menilai pendekatan Kapolres Boltim mencerminkan penegakan hukum yang adil, bijaksana, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat kecil.
“Berharap kebijakan penataan tambang rakyat ini mampu menciptakan suasana aman, tertib, dan kondusif di wilayah pertambangan Boltim,” kata Budi, salah satu penambang rakyat di Boltim.
Tak lupa juga dirinya menyampaikan rasa syukur kepada salah satu anggota DPRD Boltim aktif berinisial RS yang dinilai peduli terhadap warga kecil karena memberikan izin kepada masyarakat untuk bekerja di lahan miliknya. Dirinya bersama sejumlah warga merasa terbantu karena masih ada tokoh daerah yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah secara layak.
“Kami bersyukur ada orang baik yang mengizinkan kami bekerja di lahannya. Bagi masyarakat kecil seperti kami, kesempatan ini sangat berarti untuk menghidupi keluarga,” ujar Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas tambang rakyat yang dilakukan warga masih menggunakan metode sederhana dan tradisional tanpa memakai bahan kimia berbahaya seperti sianida maupun merkuri.
“Kami bekerja manual, menggunakan alat sederhana dan air. Aktivitas ini dilakukan secara tradisional dan tetap memperhatikan lingkungan,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan penambang rakyat, Boltim dinilai memiliki peluang besar menjadi contoh daerah yang mampu menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil.
